Sebagai bentuk konsistensi Bank Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pada tanggal 6 Juni 2017, Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru (Blueprint) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan internal Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan aktivitas dan pelaksanaan cetak biru tersebut.
Dengan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan, tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama stakeholder terkait dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi, keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik (governance).
Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini secara garis besar memuat 4 hal utama yaitu:
Nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Kerangka dasar kebijakan pengembangan.
Strategi dan rencana aksi.
Kerjasama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Info lebih lengkap www.bi.go.id
Fungsi Bank Indonesia adalah sebagai regulator pasar uang syariah. Di samping itu, dibutuhkan fungsi baru seperti fungsi akselerasi dan inisiasi, terutama saat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menerapkan pendekatan ekosistem. Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah saat ini sudah ada, namun belum terbangun secara sistematis. Untuk itu, dalam konsep cetak biru ini, peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah meliputi fungsi sebagai Akselerator, Inisiator dan Regulator (AIR).
Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak dapat dijalankan secara parsial. Sektor keuangan tidak dapat berkembang optimal tanpa pertumbuhan yang baik di sektor ekonomi. Peran riset, asesmen, dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga, kerjasama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Karena itu, cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibangun dalam 3 (tiga) pilar yang meliputi:
Saat ini, proses penyerapan kerangka dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam platform kebijakan ekonomi nasional telah berjalan. Salah satunya melalui forum Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite yang telah terbentuk pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Peraturan Presiden No.91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
